DOTS, 5 Komponen Jitu Pengendali TB


Taukah anda apa yang dimaksud dengan DOTS? DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan tuberkulosis (TB). DOTS di Indonesia mulai diterapkan sejak tahun 1995 dan dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Nasional Pengendalian TB sekitar tahun 2000.

Penerapan strategi DOTS memerlukan pengelolaan yang sangat spesifik karena dibutuhkan kedisplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan. Selain itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring dan penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar serta dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB.

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Adapun 5 komponen kunci strategi DOTS yang diterapkan adalah sebagai berikut:

  1. Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan.

Komitmen politis yang berkesinambungan sangat penting untuk menerapkan dan mempertahankan komponen DOTS lainnya. Dibutuhkan investasi dan komitmen yang berkesinambungan untuk menjamin kondisi yang mendukung terintegrasinya manajemen kasus TB nasional. Kondisi yang mendukung tersebut diantaranya adalah pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan, kerjasama lintas program dan lintas sektor, dukungan dari kebijakan pengendalian TB untuk pelaksanaan program secara rasional, termasuk tersedianya OAT (Obat Anti Tuberkulosis) lini kedua dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, Program Pengendalian TB Nasional harus diperkuat untuk mencegah meningkatnya kejadian TB di masyarakat.

  1. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya.

Diagnosis yang akurat dan tepat waktu adalah landasan utama dalam Program Pengendalian TB Nasional, termasuk mempertimbangkan perkembangan teknologi yang sudah ada maupun baru. Proses penegakan diagnosis TB adalah pemeriksaan apusan dahak secara mikroskopis, biakan, dan uji kepekaan konvensional yang dilakukan di laboratorium rujukan yang sudah tersertifikasi maupun penggunaan tes cepat yang sudah mendapatkan pengakuan dari Badan Kesehatan Dunia dan Kementerian Kesehatan RI.

  1. Pengobatan yang standar, dengan pengobatan dan dukungan bagi pasien.

Patokan dalam mengontrol TB adalah mengatur dan mengelola pengobatan standar untuk semua kasus TB dewasa dan anak – sputum BTA positif, BTA-negatif, dan paru. Dalam semua kasus, pedoman WHO pada kategorisasi pasien dan manajemen harus diikuti. Pedoman ini menekankan penggunaan rejimen standar dan paling efektif serta dosis tetap obat untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap pengobatan dan untuk mengurangi risiko terjadinya resistensi obat. Agar mencapai tingkat kesembuhan yang tinggi, pengobatan pasien TB membutuhkan penggunaan obat TB secara rasional oleh tenaga kesehatan dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak terhadap pasien TB dan pengawas minum obat (PMO) serta mempermudah akses pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tersedia.

  1. Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif.

Pencapaian angka keberhasilan pengobatan sangat bergantung pada efektivitas sistem logistik dalam menjamin ketersediaan obat (untuk obat lini pertama dan kedua) dan logistik non-obat secara kontinyu. Diperlukan upaya tambahan dari petugas farmasi/petugas kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan OAT di setiap jenjang, dimulai dari perhitungan kebutuhan, penyimpanan, sampai persiapan pemberian (distribusi) OAT kepada pasien. Untuk menjamin tidak terputusnya pemberian OAT maka stok OAT harus tersedia dalam jumlah cukup untuk minimal 6 bulan sebelum obat diperkirakan habis.

  1. Sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan.

Prosedur penegakan diagnosis TB memerlukan waktu yang bervariasi (tergantung metode yang dipakai), masa pengobatan yang panjang dan tidak sama lamanya, banyaknya jumlah OAT yang ditelan, efek samping yang mungkin ditimbulkan merupakan hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara pencatatan pelaporan program Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resistan Obat dengan sistem yang dipakai untuk TB tidak resistan obat yang selama ini sudah berjalan. Perbedaannya antara lain adalah terdapatnya pencatatan hasil pemeriksaan biakan dan uji kepekaan OAT, pengawasan pemberian pengobatan dan respons selama masa pengobatan serta setelah masa pengobatan selesai. Hasil pencatatan dan pelaporan diperlukan untuk analisis kohort, menghitung indikator antara dan laporan hasil pengobatan. Selain itu pengawasan rutin harus dilakukan untuk memverifikasi kualitas informasi dan untuk mengatasi masalah kinerja.

~Irmagian Paleon

 

Sumber:

http://www.who.int/tb/dots/en/ [17 Maret 2015]

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2014. Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis. Jakarta: Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2011. Strategi Nasional Pengendalian TB. Jakarta: Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2013. Petunjuk Teknis Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat. Jakarta: Kemenkes RI

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *